Atasi Anak Putus Sekolah Bappelitbangda Sulsel Launching Pasti Beraksi
Atasi Anak Putus Sekolah Bappelitbangda Sulsel Launching Pasti Beraksi
Makassar, sulselprov.go.id - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 terungkap jumlah anak tidak sekolah di Sulawesi Selatan cukup tinggi, berkisar antara angka 163 ribu anak pada usia 7 s/d 18 tahun. Kondisi memprihatinkan tersebut mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan (Bappelitbangda Sulsel) melaunching program Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Kolaborasi (Pasti Beraksi)
Launching program Pasti Beraksi yang merupakan sebuah inovasi yang diharapkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi anak putus sekolah di Sulawesi Selatan yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional tersebut bertempat di Baruga Karaeng Pattingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis, 28 Juli 2022.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berkesempatan hadir melaunching program tersebut. Dalam sambutannya Ia mengatakan melalui program ini Pemprov Sulsel mampu mengurangi angka anak putus sekolah. Hal ini merupakan sebuah tantangan untuk Pemerintah Provinsi Sulsel bagaimana mengatasi masalah anak putus sekolah. Untuk itu Pemprov Sulsel termasuk Kabupaten /Kota telah berkomitmen serta berkolaborasi bersama TNI Polri dalam menangani masalah tersebut.
"Ini sudah terbukti dalam satu tahun kita jalankan sudah menyelesaikan atau menurunkan sekitar 14.700 anak putus sekolah menjadi kembali sekolah," jelas Andi Sudirman.
Andi sudirman juga memberikan apresiasi terhadap Unicef yang telah memberikan dukungan dan dan pendampingan terhadap terhadap rencana ini agar berhasil lebih maksimal.
Sementara itu ditemuai seusai acara Kepala Badan Bappelitbangda Darmawan Bintang mengatakan kegiatan atau program ini merupakan cara bagaimana mengatasi permasalahan pendidikan untuk generasi muda agar generasi generasi penerus bangsa ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
"Kebanyakan anak-anak kita ini putus sekolah dengan berbagai macam alasan. Apakah karena ketiadaan pembiayaan, kemudian karena nikah dini. Kita berharap dengan adalanha program ini ada pendataan yang jelas sehingga ada langkah-langkah nyata secara terkoordinasi untuk membujuk mereka agar mereka kembali bisa bersekolah, pungkas Darmawan Bintang. (*)
